Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Syariah dalam Menghadapi Kejahatan Phishing: Tinjauan Literatur antara Hukum Positif dan Fikih Muamalah

Abstrak

Transformasi digital perbankan syariah membawa konsekuensi berupa peningkatan risiko kejahatan siber, khususnya phishing. Permasalahan hukum muncul ketika nasabah mengalami kerugian finansial akibat penyerahan kode One-Time Password (OTP) di bawah pengaruh manipulasi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi nasabah korban phishing dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Fikih Muamalah, serta merumuskan konsep pertanggungjawaban yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme perlindungan hukum. Hukum Positif, melalui UU ITE, cenderung menempatkan nasabah pada posisi lemah dengan dalih "kelalaian pengguna" saat kredensial bocor, yang seringkali menggugurkan kewajiban ganti rugi bank. Sebaliknya, Fikih Muamalah melalui akad Wadiah Yad Dhaman menempatkan bank sebagai penjamin (dhamin) yang bertanggung jawab mutlak atas dana nasabah, kecuali terbukti adanya kelalaian berat (tafrith) atau pelanggaran syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa definisi kelalaian perlu direkonstruksi. Ketidaktahuan nasabah terhadap modus social engineering yang canggih tidak serta merta dapat disamakan dengan kelalaian. Artikel ini merekomendasikan penerapan prinsip Shared Responsibility (tanggung jawab bersama) dan pembuktian terbalik, di mana bank wajib membuktikan keandalan sistem deteksi dini (fraud detection) sebelum membebankan kerugian kepada nasabah.